JAKARTA DETEKTIF SPIONASE – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu program prioritas pemerintah kini menghadapi sorotan dari kalangan mitra pengelola dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Sejumlah mitra di berbagai daerah mulai menyuarakan keberatan terhadap perubahan kebijakan Badan Gizi Nasional (BGN) yang dinilai berpotensi membebani operasional dapur.
Keluhan tersebut mencuat dari sejumlah daerah, mulai Jawa Barat, Ponorogo, Jawa Timur, hingga Kepulauan Riau dan Jambi. Para mitra meminta pemerintah mengevaluasi aturan baru yang dinilai belum sepenuhnya mempertimbangkan kondisi riil pengelolaan dapur di lapangan.
Sorotan utama tertuju pada Peraturan Badan Gizi Nasional Nomor 13 Tahun 2026 serta perubahan mekanisme pembiayaan melalui SK 63551 dalam transformasi MBG 2.0.
Insentif Berubah, Mitra Mengaku Tertekan
Salah satu persoalan yang paling banyak dipersoalkan adalah perubahan skema insentif fasilitas. Skema pembayaran tetap sebesar Rp6 juta per hari disebut berubah menjadi perhitungan berdasarkan jumlah penerima manfaat sebesar Rp2.000 per orang.
Bagi mitra yang jumlah penerima manfaatnya belum maksimal, perubahan tersebut dikhawatirkan berdampak langsung terhadap pendapatan dan kemampuan menutup biaya operasional.
Belum lagi pembatasan biaya operasional maksimal Rp3.000 per penerima manfaat per hari. Penghapusan mekanisme penggantian biaya riil atau at cost juga menjadi perhatian karena mitra harus menyesuaikan pengeluaran dengan plafon yang telah ditentukan.
Persoalan semakin kompleks setelah komponen kendaraan distribusi tidak lagi masuk dalam pembiayaan sebagaimana sebelumnya. Artinya, biaya pengantaran makanan harus ditanggung sendiri oleh mitra.
Relawan Terancam, Dapur Dihadapkan pada Pilihan Sulit
Dampak perubahan anggaran tidak hanya dirasakan pemilik atau pengelola dapur. Para relawan yang menjadi ujung tombak operasional MBG juga ikut terdampak.
Sejumlah mitra mengaku harus melakukan penyesuaian upah relawan hingga kisaran Rp50.000–Rp70.000 per hari demi mempertahankan operasional dapur.
Kondisi ini memunculkan dilema. Jika seluruh relawan dipertahankan, beban biaya semakin berat. Namun, jika jumlah pekerja dikurangi, pelayanan dan distribusi makanan kepada penerima manfaat berpotensi terganggu.
Mitra pun mempertanyakan bagaimana keberlangsungan program dapat dijaga apabila beban operasional semakin besar sementara ruang pembiayaan semakin terbatas.
Dapur Sudah Dibangun, Kepastian Operasional Dipertanyakan
Persoalan lainnya berkaitan dengan kepastian operasional dan pencairan anggaran. Sejumlah mitra mengaku telah membangun serta menyiapkan fasilitas dapur berdasarkan proses dan arahan melalui sistem BGN, tetapi belum memperoleh kepastian kapan dapur dapat beroperasi.
Kondisi tersebut menimbulkan kekhawatiran karena investasi fasilitas, peralatan, dan persiapan tenaga kerja sudah terlanjur dikeluarkan.
Di sisi lain, kebijakan pengetatan standar higienitas dan sanitasi serta penerapan sanksi penghentian sementara atau suspend juga menjadi perhatian mitra.
Mitra pada prinsipnya perlu mendukung standar keamanan pangan. Namun, mereka berharap mekanisme pengawasan, pemberian teguran, dan penjatuhan sanksi dilakukan secara transparan, proporsional, serta memberikan kesempatan perbaikan apabila ditemukan kekurangan teknis.
DPR RI Diminta Turun Tangan
Gelombang keberatan mitra kini mulai diarahkan melalui jalur audiensi dan komunikasi dengan DPR RI. Sejumlah asosiasi dan paguyuban mitra, termasuk Himpunan Mitra Dapur Generasi Emas (HMD Gemas), mendorong adanya evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan pembiayaan dan tata kelola MBG.
Komisi IX DPR RI disebut dijadwalkan menggelar pertemuan dengan perwakilan mitra pada 16 November 2026. Kepala BGN Sudaryono juga disebut akan dimintai penjelasan terkait dampak penerapan aturan baru tersebut.
Pertemuan itu diharapkan menjadi ruang untuk menyampaikan persoalan secara terbuka, termasuk skema insentif, biaya operasional, kendaraan distribusi, upah relawan, kepastian pencairan dana, hingga mekanisme penutupan sementara dapur.
Mitra Minta Kebijakan Dievaluasi, Bukan Membebani Pelaksana
Mitra pengelola dapur berharap pemerintah tidak hanya berorientasi pada pengetatan aturan dan efisiensi anggaran, tetapi juga memperhatikan kemampuan operasional pihak yang menjalankan program setiap hari.
Sebab, keberhasilan MBG bukan hanya ditentukan oleh besarnya anggaran pemerintah atau banyaknya dapur yang dibangun, melainkan juga oleh keberlanjutan operasional, kesejahteraan tenaga pelaksana, keamanan pangan, dan kualitas makanan yang diterima masyarakat.
Kini perhatian tertuju kepada BGN dan DPR RI. Apakah keluhan para mitra akan dijawab dengan evaluasi kebijakan, atau justru menjadi persoalan berkepanjangan di lapangan? Editor Daprizal
DETEKTIF SPIONASE – Mengawal Kebijakan, Mengungkap Fakta.
