Kota Jambi detektifspionase.com - Program baru Pemerintah Kota Jambi terkait pengelolaan sampah kembali menjadi sorotan masyarakat. Dalam wacana yang mulai berkembang, sistem Tempat Penampungan Sementara (TPS) disebut akan dihapus dan pengelolaan sampah nantinya diserahkan langsung kepada masing-masing RT.
Melalui sistem tersebut, sampah warga akan dijemput dari rumah ke rumah dengan skema iuran bulanan yang dikelola di tingkat lingkungan. Dana iuran itu disebut akan digunakan untuk membayar gaji petugas, biaya bahan bakar minyak (BBM), serta kebutuhan operasional lainnya.
Kebijakan yang digagas Wali Kota Jambi, Maulana, itu memunculkan pro dan kontra di tengah masyarakat. Sebagian warga mendukung karena dinilai dapat membuat lingkungan lebih bersih jika dijalankan dengan baik. Namun tidak sedikit pula yang mempertanyakan kesiapan teknis di lapangan.
Masyarakat menilai program tersebut membutuhkan kajian matang, pengawasan ketat, serta sistem yang jelas agar tidak membebani RT maupun warga. Sebab apabila pengelolaan tidak berjalan maksimal, dikhawatirkan justru akan menimbulkan penumpukan sampah di lingkungan permukiman dan pinggir jalan.
Selain itu, warga juga mempertanyakan kesiapan armada pengangkut, transparansi penggunaan iuran, hingga mekanisme pengawasan dana di tingkat RT. Menurut mereka, persoalan sampah bukan hal yang bisa dianggap sepele karena menyangkut kebersihan dan kesehatan masyarakat luas.
“Kalau memang RT yang mengelola, harus ada aturan dan pengawasan yang jelas. Jangan sampai nanti jadi polemik baru di tengah masyarakat,” ujar salah seorang warga Kota Jambi.
Masyarakat berharap Pemerintah Kota Jambi terlebih dahulu melakukan sosialisasi menyeluruh sebelum program diterapkan, agar tidak menimbulkan kebingungan maupun keresahan di tengah warga. Dap
