KERINCI Detektif Spionase — Proyek Optimasi Lahan (OPLAH) di Desa Baru Sungai Pegeh, Kabupaten Kerinci, yang dikerjakan Kelompok Tani (Poktan) Maju Bersama, menjadi sorotan. Di lokasi ditemukan sejumlah bagian pekerjaan yang terlihat mengalami keretakan. Persoalan lain yang turut dipertanyakan adalah tidak terlihatnya papan informasi kegiatan di lokasi pekerjaan.
Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan publik terkait transparansi kegiatan yang menggunakan anggaran pemerintah. Pasalnya, papan informasi menjadi salah satu sarana bagi masyarakat untuk mengetahui identitas kegiatan, pelaksana, sumber pendanaan, nilai anggaran atau pagu, serta informasi lainnya yang relevan.
Tanpa informasi tersebut, masyarakat penerima manfaat tentu kesulitan mengetahui berapa besar anggaran yang dialokasikan dan siapa pihak yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan.
Bangunan Diduga Retak, Spesifikasi Perlu Diperiksa
Selain persoalan transparansi, hasil penelusuran di lapangan menunjukkan adanya bagian pasangan bangunan yang terlihat mengalami keretakan.
Pada beberapa titik, konstruksi juga diduga tidak didukung galian pondasi yang memadai. Sementara itu, bagian lantai pekerjaan terlihat relatif tipis.
Namun, temuan visual tersebut belum dapat dijadikan kesimpulan mengenai adanya pelanggaran spesifikasi teknis. Diperlukan pemeriksaan teknis oleh instansi berwenang untuk memastikan kesesuaian pekerjaan dengan gambar kerja, volume, RAB, spesifikasi material dan petunjuk teknis OPLAH.
Pengelolaan Poktan Ikut Dipertanyakan
Sorotan lainnya muncul terkait struktur pengelolaan kegiatan. Salah seorang perangkat desa berinisial A, saat dikonfirmasi sejumlah media di kediamannya, menyebut dirinya berperan sebagai Unit Pengelola Keuangan dan Kegiatan (UPKK).
Sementara posisi ketua kelompok disebut dijabat oleh Juhan. Menurut keterangan salah seorang warga, Juhan masih memiliki hubungan keluarga dengan A.
Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai mekanisme pembentukan dan pengelolaan Poktan Maju Bersama. Bahkan, muncul dugaan di tengah masyarakat bahwa struktur kepengurusan maupun keanggotaan kelompok tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi sebenarnya.
Dugaan tersebut belum dapat dinyatakan sebagai fakta dan masih perlu dibuktikan melalui pemeriksaan administratif serta dokumen resmi kelompok.
Pemeriksaan antara lain penting dilakukan terhadap legalitas kelompok, daftar anggota, struktur kepengurusan, kewenangan UPKK, mekanisme pengadaan material, aliran dan penggunaan dana, serta pihak yang sebenarnya melaksanakan pekerjaan di lapangan.
Dinas Jangan Hanya Melihat Fisik
Atas berbagai temuan tersebut, dinas dan instansi terkait diminta turun langsung melakukan pemeriksaan terhadap kegiatan OPLAH Desa Baru Sungai Pegeh.
Pemeriksaan idealnya dilakukan secara menyeluruh, bukan hanya melihat kondisi fisik bangunan, tetapi juga mencocokkan volume pekerjaan, kualitas material, kedalaman pondasi, ketebalan lantai, RAB, dokumen pertanggungjawaban, struktur kelompok, hingga penggunaan anggaran.
Persoalan papan informasi juga perlu mendapat penjelasan. Jika berdasarkan aturan kegiatan papan informasi memang diwajibkan, pihak pelaksana perlu menjelaskan mengapa informasi kegiatan tidak terlihat di lokasi.
Sebaliknya, jika seluruh pekerjaan dan administrasi dinyatakan sesuai setelah dilakukan pemeriksaan resmi, hasil pemeriksaan tersebut perlu disampaikan secara terbuka kepada masyarakat.
Publik tidak membutuhkan sekadar dugaan. Yang dibutuhkan adalah keterbukaan, pemeriksaan teknis dan administrasi yang objektif, serta kejelasan mengenai ke mana anggaran kegiatan tersebut digunakan.
