JAKARTA–JAMBI DETEKTIF SPIONASE – Komjen Pol. Suyudi Ario Seto resmi dilantik Presiden RI Prabowo Subianto sebagai Kapolri baru di Istana Kepresidenan, Kamis (1/10/2026). Ia menggantikan Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo yang selanjutnya menempati posisi strategis sebagai Kepala Staf Kepresidenan (KSP).
Dalam awal kepemimpinannya, pernyataan Kapolri Suyudi mengenai semangat “No Viral, No Justice” menjadi perhatian publik. Pesan tersebut dinilai relevan dengan harapan masyarakat agar setiap laporan dan persoalan hukum dapat ditangani secara serius tanpa harus menunggu perkara tersebut menjadi viral di media sosial.
Semangat tersebut juga menjadi perhatian masyarakat di Provinsi Jambi, terutama terkait perkara dugaan penyimpangan dalam proses rekrutmen anggota Polri di lingkungan Polda Jambi yang sebelumnya menjadi sorotan publik.
Masyarakat berharap pergantian Kapolri membawa kepastian terhadap proses penanganan perkara tersebut. Jika dalam proses hukum ditemukan adanya pihak yang terbukti terlibat, publik tentu berharap dilakukan penindakan sesuai ketentuan yang berlaku.
Sebaliknya, apabila nama atau pihak tertentu yang sebelumnya disebut-sebut dalam perkara tersebut ternyata tidak terbukti terlibat, masyarakat juga membutuhkan penjelasan resmi secara terbuka.
Keterbukaan tersebut penting agar tidak muncul berbagai spekulasi dan polemik berkepanjangan di tengah masyarakat. Proses hukum yang transparan juga diperlukan untuk memastikan setiap pihak memperoleh kepastian berdasarkan fakta dan alat bukti.
Pergantian pucuk pimpinan Polri kini menjadi momentum yang dinantikan masyarakat untuk melihat bagaimana komitmen Kapolri Suyudi Ario Seto diterapkan dalam penanganan berbagai persoalan hukum, termasuk perkara yang menjadi perhatian publik di daerah.
“No Viral, No Justice” diharapkan tidak berhenti sebagai slogan, tetapi menjadi semangat pelayanan dan penegakan hukum yang benar-benar dirasakan masyarakat.
Khusus untuk kasus rekrutmen di Polda Jambi, publik kini menunggu proses hukum yang terang, profesional dan dapat dipertanggungjawabkan. Jika terbukti ada pelanggaran, proses hukum diharapkan berjalan tanpa pandang bulu. Jika tidak terbukti, penjelasan resmi juga perlu diberikan agar persoalan tidak terus menjadi polemik.
Dengan demikian, masyarakat dapat menilai sendiri bagaimana komitmen Kapolri baru dalam mewujudkan penegakan hukum yang transparan serta menjawab berbagai persoalan yang menjadi perhatian publik. ***
