Jambi detektifspionase.com — Dugaan praktik jual-beli seragam sekolah kembali mencuat di sejumlah SMP di Kota Jambi. Persoalan ini menjadi sorotan setelah muncul informasi bahwa pengadaan baju seragam siswa diduga melibatkan tukang jahit tertentu dan adanya dugaan pemberian fee kepada pihak sekolah.
Salah seorang kepala sekolah SMP Negeri 1 Kota Jambi yang akrab disapa Bu Ida disebut tidak membantah adanya penjualan seragam sekolah berupa putih-biru dan pakaian Pramuka. Seragam tersebut disebut dijahit oleh tukang jahit yang selama ini menjadi langganan sekolah.
Informasi yang diperoleh menyebutkan, tukang jahit yang tidak memberikan fee diduga berpotensi kehilangan pekerjaan karena pihak sekolah dapat beralih menggunakan jasa penjahit lainnya.
Yang menjadi sorotan, calon siswa yang telah dinyatakan lulus seleksi dan hendak melakukan daftar ulang disebut diminta melampirkan bukti pembayaran seragam sekolah. Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai status penjualan seragam dan apakah pengadaan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Praktik serupa disebut bukan hanya terjadi di satu sekolah. Sejumlah SMP Negeri, antara lain SMPN 7, SMPN 8, SMPN 11 dan SMPN 22, disebut memiliki penjahit masing-masing. Bahkan, informasi yang beredar menyebut praktik penjualan seragam tersebut diduga berlangsung setiap tahun.
Ironisnya, meski terdapat surat atau imbauan yang melarang sekolah menjual seragam, aturan tersebut diduga hanya menjadi formalitas dan tidak sepenuhnya dipatuhi.
Lebih jauh, sumber menyebut adanya dugaan pengumpulan fee dari sejumlah kepala sekolah yang kemudian sebagian disetorkan melalui wadah K3S SMP. Dana tersebut disebut-sebut digunakan untuk kegiatan kepala sekolah maupun kegiatan tertentu. Namun, dugaan aliran dana tersebut masih perlu dibuktikan dan dikonfirmasi kepada pihak-pihak terkait.
Persoalan semakin menarik perhatian setelah mencuat pula dugaan pengadaan buku LKS dan buku pustaka di lingkungan sekolah.
Salah satu kepala sekolah SMP Negeri 5 ketika hendak dikonfirmasi di kantornya disebut tidak berada di tempat. Pihak sekolah menyampaikan bahwa kepala sekolah sedang berada di Dinas Pendidikan. Informasi lain menyebut kepala sekolah tersebut disebut jarang berada di sekolah karena banyak pihak, termasuk oknum LSM, yang datang untuk melakukan pertemuan setelah persoalan tersebut mencuat.
Di tengah polemik tersebut, muncul pula informasi mengenai persaingan dan kekecewaan terkait perebutan posisi kepala sekolah SMPN 7. Bahkan, ada pihak yang mengaku sebagai tim sukses Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
Rangkaian informasi tersebut kini menjadi pertanyaan publik: apakah praktik jual-beli seragam, LKS dan buku di sekolah hanya sebatas persoalan administrasi, atau terdapat dugaan kepentingan ekonomi dan aliran fee di baliknya?
Publik tentu menunggu penjelasan tegas dari Dinas Pendidikan Kota Jambi, Inspektorat, serta pihak terkait lainnya untuk memastikan apakah praktik tersebut sesuai aturan atau justru berpotensi menjadi penyalahgunaan kewenangan.
Media ini membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi kepala sekolah, K3S SMP, Dinas Pendidikan Kota Jambi maupun pihak lain yang disebut dalam pemberitaan.
